Ketahanan Pangan: Antara Optimisme Produksi dan Realita Distribusi

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang subur dan kaya sumber daya. Namun, pertanyaan klasik selalu muncul: mengapa negeri yang begitu luas ini masih bergantung pada impor pangan? Isu ketahanan pangan menjadi sangat penting ketika populasi terus meningkat, iklim kian tidak menentu, dan kebutuhan pangan masyarakat semakin kompleks.

Awal tahun 2025 sebenarnya membawa kabar baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Januari–Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, melonjak 52,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,69 juta ton. Luas panen juga meningkat menjadi 2,83 juta hektare, atau naik 52,08 persen dibanding 2024 (BPS/InfoPublik, 2025). Bahkan, harga beras di tingkat penggilingan pada Januari 2025 turun menjadi Rp12.796/kg, turun 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Menteri Pertanian pun menyebut capaian ini sebagai ketahanan pangan terkuat dalam 20 tahun terakhir (Agroplus, 2025).

Namun, apakah lonjakan produksi otomatis membuat Indonesia aman pangan? Jawabannya belum tentu. Data BPS menunjukkan masih ada wilayah dengan prevalensi ketidakcukupan pangan tinggi, seperti Papua Tengah, Maluku, dan Papua Selatan, sementara provinsi seperti Banten, NTB, dan Bali lebih stabil (BPS, 2025 pangan). Artinya, persoalan utama bukan hanya ketersediaan, tetapi juga distribusi dan akses pangan yang merata. Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas tertentu. Misalnya, pemerintah berencana mengimpor 200 ribu ton gula mentah untuk menambah cadangan pangan menjelang Ramadan, karena produksi domestik hanya sekitar 2,6 juta ton sementara kebutuhan mencapai 2,84 juta ton (Reuters, 2025). Fakta ini menunjukkan kemandirian pangan kita belum sepenuhnya kuat.

Di sisi lain, pemerintah meluncurkan program makan gratis untuk hampir 90 juta anak dan ibu hamil. Program ini penting bukan hanya untuk menjawab isu stunting yang masih dialami lebih dari 21 persen balita Indonesia, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan tidak hanya bicara ketersediaan, melainkan juga gizi dan kualitas konsumsi masyarakat. Dengan anggaran Rp71 triliun di tahun pertama, program ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesehatan generasi mendatang.

Lalu, bagaimana peran mahasiswa pertanian dalam isu ini? Lonjakan produksi memang membanggakan, tetapi keberlanjutannya membutuhkan inovasi teknologi pertanian, riset adaptif terhadap iklim, serta penguatan pascapanen agar hasil tani bernilai tambah. Mahasiswa pertanian tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan ikut hadir melalui penelitian, pendampingan petani, maupun edukasi masyarakat.

Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani atau pemerintah, melainkan gerakan kolektif. Data positif awal 2025 seharusnya menjadi momentum, bukan alasan untuk berpuas diri. Tantangan distribusi, impor komoditas, dan perubahan iklim masih nyata. Generasi muda pertanian harus berani mengambil peran, agar Indonesia tidak hanya mencatat rekor produksi, tetapi juga benar-benar berdaulat pangan.

Penulis : Saskiyah